oleh

PDIP Ingin Lebih Garang di Pilkada 2020

Editor : Lukman-HL, Pilkada-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel ingin tampil lebih garang pada Pilkada serentak 23 September mendatang. Menang di delapan daerah menjadi target partai berlambang Banteng tersebut.

Ambisi itu melampaui hasil yang diraih pada Pilkada 2015 lalu. Pada saat itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu hanya meraih kemenangan pada enam daerah. Masing-masing Gowa, Maros, Pangkep, Soppeng, Luwu Utara dan Toraja Utara.

Adapun delapan daerah yang ditarget meraih kemenangan di Pilkada 2020 ini yakni, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Gowa, Selayar, Barru, Pangkep dan Makassar.

Untuk meraih target itu, PDIP Sulsel akan mendorong kadernya untuk maju bertarung. “Untuk Pilkada 2020 kami sudah perhitungkan usung kader di delapan daerah. Tapi kami harus realistis bahwa dari 8 daerah ini, hanya dua daerah kami usung kader sebagai calon bupati, enam daerah kami dorong kader posisi 02 atau calon wakil bupati,” ujar Wakil Sekretaris PDIP Sulsel, Risfayanti Muin, Rabu (12/2).

Adapun daerah yang menjadi prioritas kader menjadi 01 atau calon bupati di dua daerah yakni Tana Toraja dan Toraja Utara. “Kalau di Tana Toraja, ada kader internal yaitu Herman Opisanda (Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel) dan Marthen Sorring (Kader). Sedangkan Toraja Utara, Kalatiku Paembonan (Bupati sekarang dan Dewan Pertimbangan DPC PDIP Torut),” jelas Risfayanti.

“Selain dua nama itu, kader lain yang berpeluang maju yakni Albertus Patarru. Sedangkan di Torut ada Sindra Maraya Bangri,” jelasnya.

Sementara daerah lain yang akan didorong menjadi 02 atau wakil yakni, Kota Makassar, Soppeng, Gowa, Barru, Pangkep dan Bulukumba. “Di Makassar PDIP meraih enam kursi, Soppeng lima kursi, Bulukumba tiga kursi, Gowa dua kursi, Barru tiga kursi dan Pangkep tiga kursi. Ini menjadi nilai tawar kami,” jelasnya.

Dia berharap agar partainya bisa segera memproses rekomendasi agar diserahkan kepada bakal calon sebelum Maret mendatang. Hal ini, agar kader bisa bekerja dan memenangkan Pilkada nantinya.

“Kita harap kalau bisa SK rekomendasi segera diserahkan ke kader yang lagi menanti. Ini untuk mencari koalisi,” harap dia.

Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG) mengatakan, rekomendasi partainya tak akan keluar secara keselurahan. Khusus di Sulsel, masih melihat dinamika terakhir di lapangan.

Oleh sebab itu, rekomendasi akan diberikan secara bertahap. Sebagian daerah di luar Sulsel sudah diberikan sejak Februari lalu. Sedangkan di Sulsel beberapa daerah akan diprioritaskan dalam waktu dekat secara bertahap pada Maretnanti.

“SK rekomemdasi secara bertahap. Keluar 17 Februari lalu di daerah lain, nanti tanggal 3 Maret dan 23 Maret di Sulsel,” terangnya.

Oleh sebab itu, ketua Banggar DPRD Sulsel ini juga sangat berharap agar DPP memberikan rekomendasi kepada calon yang diusung PDIP dan SK diserahkan pada 3 Maret mendatang.

“Kami harap SK bisa diserahkan tanggal 3 Maret agar semua figur diusung PDIP hadir pada Rakorda PDIP Sulsel tanggal 17 Maret mendatang di Makassar,” harapanya.

Anggota DPRD Sulsel dua periode ini menegaskan, PDIP Sulsel akan memprioritaskan kader pada Pilkada 2020. Oleh karena itu, akan diperjuangkan di DPP. “Kita punya beberapa kader untuk didorong maju di Pilkada, makanya kita juga akan perjuangkan di DPP,” kata RPG.

Pernyataan RPG ini menyusul kesiapan PDIP Sulsel yang telah mempresentasikan semua bakal calon kepala daerah yang mendaftar di PDIP. “Semua bakal calon yang mendaftar di PDIP kita kirim ke DPP, kemudian kita persentasikan di hadapan DPP. Disitu kemungkinan besar akan ada yang gugur,” kata RPG.

Pengamat Politik Unhas Makassar, Sawedi Muhammad mengatakan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dua kali di Indonesia perlu menciptakan sejarah baru di Pilkada Sulsel 2020.

“PDIP pemenang Pemilu lalu. Termasuk di Pilgub Sulsel 2018 lalu. Maka harus juga menang di Pilkada serentak nanti,” ujarnya.

Ia menilai, semua parpol mengambil langkah pragmatis yang sama di Pilkada. Sikap pragmatis ini bukan eksklusif milik partai PDIP saja, melainkan semua parpol.

Menurutnya, di era pemilu dengan sistem liberal, parpol mana pun akan mengusung kandidat yang dianggap paling mungkin menang di pertarungan.

“Mereka tidak peduli apakah calon yang diusung itu adalah kader sendiri atau bukan. Yang pasti terdapat ‘konsesi’ yang harus dibayar dalam berbagai bentuknya,” katanya.

Tidak melulu tentang ‘money politics’, bisa juga berupa peluang kemenangan yang sangat besar yang dimiliki kandidat yang diusung. Fenomena ini menunjukkan bahwa, pengkaderan di hampir seluruh parpol mengalami kegagalan. Mereka terjebak pragmatisme yang kelewat batas.

“Ini juga penanda yang terang benderang betapa oligarki di parpol berakar sangat kuat. Otoritas penentu kebijakan berada di elit tertentu di DPP,” pungkasnya. (RS)