oleh

Sosialisasikan Empat Pilar di Makassar, Rapsel Ali Imbau Masyarakat Senantiasa Jaga Keutuhan NKRI

Editor : Muhammad Alief, Penulis : Ami-Legislatif, Partai, Suara Rakyat, Tokoh/Figur Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Muhammad Rapsel Ali, turut berkomentar atas maraknya kerajaan-kerajaan yang muncul belakangan ini, dimana menurutnya hal tersebut bisa berpotensi dan merusak mengganggu keutuhan NKRI.

Olehnya itu, ia pun menghimbau agar masyarakat harus pandai menyikapi fenomena tersebut. Masyarakat dianggap perlu mempererat dan memperdalam kembali pengamalan Empat Pilar Kebangsaan, salah satunya ialah sila Persatuan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila.

“Pancasila sebagai filsafat pemersatu bangsa harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menyikapi munculnya kerajaan-kerajaan baru ini,” ucap Rapsel Ali pada acara sosialisasi kebangsaan MPR RI di Hotel Trisula Jl.Topaz Raya Makassar, Minggu (9/2).

Rapsel Ali menekankan perlunya meneladani Pancasila, undang-udang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kebangsaan demi menjaga keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Sebab hal tersebut telah menjadi identitas atau ciri dari masyarakat Indonesia.

Dijelaskan Anggota Komisi VIII DPR RI ini, bahwa kedepannya tantangan disintegrasi bangsa semakin besar. Namun jikanilai-nilai luhur pancasila telah tertanam, cinta terhadap NKRI serta patuh pada Undang Undang Negara Republik Indonesia maka kebhinnekaan akan mampu dijaga.

“Ini yang membedakan kita dengan negara lain. Tidak banyak negara yang memiliki keanekaragaman serupa dengan Indonesia, namun persatuan dan kesatuan tetap dapat kita jaga dan pertahankan sampai dengan saat ini,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi masyarakat Sulsel yang tidak terkontaminasi dengan kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut. Ia mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun juga harus diingat Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

“Kita harus mampu menganalisa penyebab persoalan ini dan perlu dilihat sejauh mana fenomena ini mengancam kesatuan Negara Republik Indonesia. Jika melanggar hukum harus ditindak tegas,” pungkasnya. (*)