oleh

Akbar Endra: Warkop Wanda Berkedok Prostitusi di Labuaja Tamparan untuk Maros

Editor : doelbeckz-Daerah, HL, Maros-

Langgar Perda Syariah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Terkuaknya Warung Kopi (Warkop) di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang ternyata juga menjual Minuman Keras (Miras) dan menyediakan kamar-kamar untuk layanan
prostitusi terselubung ditanggapi Akbar Endra, mantan anggota DPRD Maros dua periode.

Akbar mengatakan, ini adalah tamparan keras buat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. “Dan juga bagi kita semua,” terangnya, saat talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional, kemarin.

Akbar mengaku, sedih dengan kabar yang ramai di media arus utama maupun media sosial itu.

Politikus Partai Demokrat tersebut, mengingatkan, Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang berlaku di Maros sejak tahun 2000 belum pernah dicabut. Artinya, masih berlaku sampai detik ini.

Item yang tercantum dalam perda itu, antara lain tidak membolehkan tempat prostitusi serta melarang setetes pun minuman keras diperjualbelikan di Maros.
Artinya, keberadaan Warkop Wanda telah melanggar Perda Syariah tersebut.

“Kalau ada oknum yang membekingi, itu sudah sangat layak dicopot,” tegasnya.

Dalam talkshow itu, hadir juga Askari Husain, Wasekjen LP3HAM, lembaga yang mengadvokasi aduan warga.

Dia menyampaikan, penutupan yang dilakukan pemerintah terhadap warung remang-remang di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros itu, sudah tepat. Namun, harus dikawal sungguh-sungguh.

“Warga melihat warung itu sempat bukalagi. Lalu ditutup kembali setelah media memberitakan. Tolong, ini bukan permainan,” ucapnya.

Pihaknya pun meminta pemerintah daerah untuk mengusut tuntas persoalan ini. Termasuk sanksi kepada mereka yang menjual miras dan menyediakan prostitusi. Pencopotan kepada oknum yang terindikasi melindungi. Pengungkapan dugaan mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial.

“Serta adanya video pengakuan seorang pelayan bahwa oknum Kades (Kepala Desa) ikut menjadi pelanggan. Ini memalukan,” terang Askari.

Akbar mendukung pernyataan Askari. “Pemda harus proaktif. Panggil kades dan semua yang berwenang. Jangan bairkan ini menggelinding. Saya kuatir warga akan yang kemudian akan melakukan aksi pencegahan,” ucap mantan aktivis mahasiswa Unhas Makassar itu.

Isu warung remang-remang jadi perbincangan di Maros belakangan ini. Diawali keluhan seorang warga setempat di Facebook. Kemudian berlanjut dengan rapat dengar pendapat di DPRD Maros. Hingga kini pengusutannya belum tuntas. (****)