oleh

Konversi Sertifikat Digital Diperpanjang hingga 30 Desember 2019

Editor : doelbeckz-Ekonomi & Bisnis-

Tanpa Dipungut Biaya

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) memperpanjang batas waktu konversi sertifikat digital hingga 30 Desember 2019. Sebelumnya, batas deadline awalnya hanya sampai 30 September 2019 lalu.

LPJKN menekankan pentingnya sertifikasi berbasis digital bagi seluruh penyedia jasa konstruksi. Yaitu melalui Sistem Keterbukaan Informasi (SIKI) untuk Sertifikasi dan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Teknik (SKT) Elektronik. Dimana SKA untuk sarjana dan SKT untuk lulusan SMA, SMK, dan tukang.

“Konversi sertifikat digital resmi diperpanjang hingga 30 Desember 2019 mendatang. Hal ini mengingat masih banyak pelaku jasa konstruksi yang belum mendapatkan informasi mengenai konversi sertifikat digital ini, jadi perlu diperpanjang sosialisasinya dan kendala jaringan internet yang kadang trouble atau bermasalah,” terang Hasbi Syamsu Ali, Ketua LPJK Provinsi Sulsel, Kamis (21/11/2019).

Hasbi Syamsu Ali menjelaskan, selain perpanjangan batas waktu LPJKN juga kembali menekankan konversi sertifikat digital, SKA, SKT, dan SBU dari hard copy ke digital tidak ada bayaran atau gratis.

“Sesuai edaran LPJKN sejak awal konversi sertifikat digital ini, tidak memungut biaya alias gratis. Ini berlaku di seluruh daerah, termasuk di Sulsel,” jelasnya.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan, mengatakan, saat ini proses konversi sertifikat digital di Sulsel terus berjalan. “Saat ini 75 persen sudah konversi dari 11 ribuan perusahaan yang ada di Sulsel,” bebernya.

Hasbi Syamsu Ali menjabarkan, pengurusan sertifikat digital ini, dilakukan secara menyeluruh, baik yang baru, telah habis masa berlakunya maupun yang masih berlaku.

“Yang baru dan telah habis masa berlaku sertifikatnya segera memperpanjang dengan menggunakan sertifat digital dan yang masih berlaku juga segera mengurus dengan sistem konversi sertifikat digital,” jelasnya.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan, pentingnya sertifikat digital segera dilakukan, pasalnya konversi sertifikat ini, sesuai peraturan yang ada hanya sampai batas waktu 30 Desember 2019.

“Kita harapkan badan usaha yang ada segera mempercepat konversi sertifikat digital, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya,” terangnya.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan, jika para penyedia jasa tidak segera mengurus sertifikat digital ini, maka dikuatirkan akan menghadapi masalah di kemudian hari, utamanya pada proses pelelangan.

“Kita kuatir dan sayangkan jika nantinya rekan-rekan kontraktor bermasalah di proses pelelangan, sebab pengguna jasaatau pemilik pekerjaan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan sistem ini, sejak Januari 2019 lalu,” jelasnya.

“Apalagi, di tengah derasnya arus teknologi informasi dan menyongsong revolusi industri 4.0, sehingga suka atau tidak suka pelaku konstruksi harus menggunakan sistem sertifikat digital ini,” tambahnya.

Hasbi Syamsu Ali mengakui, sistem ini merupakan imbauan sekaligus intruksi berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 06/SE/M/2019 tentang SBU, SKA, dan SKT dalam bentuk elektronik.

“Landasan terbitnya SE Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2019 ini, adalah hak warga negara mendapatkan informasi dan pelayanan terbaik yang efektif dan efisien, peranan pemerintah untuk menciptakan sistem yang mudah, cepat, dan aman bagi stake holder, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak diharapkan. Dengan konversi sertifikat digital akan mewujudkan tertib administrasi, pengaman dari potensi tindak pemalsuan, dan pemanfaatan sistem informasi agar lebih efektif dan efisien menuju pemberlakuan e-Sertifikat,” terangnya.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan, untuk menunjang proses pengurusan sertifikat digital, maka LPJK Sulsel selaku penerbit sertifikat di bidang jasa konstruksi menyediakan desk konversi sertifikat digital dengan layanan one day service.

“Kita punya layanan khusus di kantor LPJK Sulsel. Khusus konversi sertifikat pengurusannya satu hari saja, jika seluruh berkas lengkap,” jelasnya.

“Pemohon sertifikat digital harus teliti, sebab ada kesalahan kecil yang kadang membuat proses tidak jalan dan tertolak oleh sistem, contohnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dulu diinput tidak sama dengan sekarang, email harus sama dengan yang dulu, baik email perusahaan maupun pribadi, sama halnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan pribadi,” tambahnya.

Hasbi Syamsu Ali menjelaskan, untuk memaksimalkan proses pengurusan sertifikat digital ini, dewan pengurus LPJK Sulsel beserta jajarannya rutin melakukan sosialisasi kebijakan ini, termasuk di media. “Sosialisasi pentingnya konversi sertifikat digital ini, rutin kita laksanakan. Termasuk pemberitaan seperti ini sebelumnya di media,” bebernya. (****)