oleh

Anggaran PBI Diusul Naik Rp40 Miliar

Editor : Sofyan Basri-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan tambahan anggaran untuk Peserta Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp40 miliar. Artinya, total anggaran tahun depan yang disiapkan pemerintah kota senilai Rp88 miliar.

Itu menyusul kenaikan iuran BPJS untuk semua kelas. Namun, khusus peserta kategori kelas III kenaikan iurannya masih dibahas oleh DPR RI Komisi IX bersama BPJS Kesehatan. Dimana, DPR ngotot agar iuran kelas III tidak dinaikkan lantaran masyarakat pra sejahtera dominan ditingkatan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisya T Azikin mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, penetapan itu berasal dari pusat yang akan ditindaklanjuti di pemda.

Sehingga, sambung Naisya, pihaknya akan menaikkan anggaran untuk membayarkan PBI yang menjadi tanggungan pemerintah kota. Tahun ini, alokasi dana PBI sebesar Rp48 miliar untuk mencover 175 ribu jiwa yang ada di Makassar.

“Pastimi kita tambah, karena siapami yang mau bayarkan?. Nah, kalau dihitung kenaikannya untuk kelas III, tambahannya sekitar Rp40 miliar,” jelas Naisya, Minggu (17/11).

Lanjut Naisya, pihaknya bersyukur karena anggaran untuk peserta PBI daerah tidak semuanya tanggung jawab Pemkot Makassar. Ada sharing dana yang selebihnya dibayarkan oleh pemerintah provinsi sebesar 40 persen.

“Kalau tidak kita naikkan, bulan Januari nanti kelas III itu sudah Rp42 ribu sementara uang kita hanya Rp23ribu. Banyak nanti kartu yang tidak dibayarkan preminya,” bebernya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menegaskan pihaknya tidak boleh mengurangi peserta PBI yang menjadi tanggungjawab Pemkot Makassar. Meski, saat ini BPJSKesehatan telah menetapkan kenaikan seluruh kelas yang ada.

“Kita tidak boleh kurangi peserta PBI masyarakat miskin. Mau naik (iuran) BPJS atau tidak tetap tidak boleh ada pengurangan anggota PBI,” tegas Iqbal.

Namun, kata Iqbal, itu tidak berlaku bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat. Seperti, masyarakat yang dulunya miskin karena tidak bekerja dan kini sudah bekerja, sehingga statusnya bukan lagi prasejahtera. Itu yang akan diverifikasi ulang datanya.

“Setiap tahun harus didata ulang. Intinya tidak ada pengurangan, kecuali yang sudah tidak memenuhi syarat itu yang dikeluarkan,” ucapnya.

Kata Iqbal, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya kenaikan iuran untuk semua kelas. Pemkot Makassar siap dengan hal itu lantaran menjadi tanggungjawab sebagai pemerintah. “Pasti jadi beban tapi saya anggap itu tanggungjawab kita sebagai kepala daerah,” tandasnya.

Diketahui, kenaikan premi BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk peserta mandiri, iuran kelas III semula Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu, kelas II naik dari Rp 51 ribu ke Rp 110 ribu, dan tarif kelas I berubah dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. (*)