oleh

Tetap Oposisi, Presiden PKS Sudah Cipika-cipiki dengan Jokowi

Editor : Sofyan Basri-Berita, Nasional, Politik-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – ai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan menjadi partai oposisi di pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Keputusan itu diperkuat setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 14-16 November 2019.

Meski begitu, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap membuka komunikasi dengan pemerintah. Bahkan apabila diundang ke Istana Negara oleh presiden untuk berdialog dia akan siap memenuhinya.

“Kalau memang presiden berkehendak untuk bertemu dengan kami, kami akan siap untuk memenuhi undangan itu,” kata Sohibul di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).

Sohibul menuturkan, saat ini proses politik pembentukan kabinet sudah rampung. Oleh karena itu, apabila PKS bertemu presiden tentu pembicaraan bukan untuk politik sektoral. “PKS any time kalau mau diundang oleh Istana kami siap hadir,” jelasnya.

Namun, Sohibul mengatakan sampai saat ini memang tidak ada undangan untuk pertemuan tersebut. Pertemuan terakhirnya dengan Jokowi terjadi saat HUT NasDem di JIEXPO Kemayoran, pada 11 November 2019.

“Kemarin saya sudah jabat tangan dan cipika-cipiki dengan pak Jokowi mungkin itu sudah dianggap cukup,” tambahnya.

Selain itu, Sohibul menyampaikan, Jokowi melalui akun media sosialnya juga telah menuliskan terkait pelukannya dengan Surya Paloh. Jokowi menyadari betul bahwa hal itu hanya sebataspersahabatan diantara tokoh partai politik.

“Saya kira sudah terjadi saling paham. Jadi nampaknya pertemuan di Istana atau dimanapun secara formal mungkin tidak terlalu relevan lagi karena memang sudah sangat cair, sudah saling memahami,” pungkasnya.

Sebelumnya, PKS telah menyelesaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang sudah digelar sejak 14 November 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Hasil dari kegiatan ini, partai pimpinan Sohibul Iman itu menghasilkan 6 keputusan yang akan diperjuangkan untuk tahun-tahun mendatang.

Keputusan pertama yakni menegaskan diri sebagai partai oposisi untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Hal ini guna menjaga sistem kontrol pemerintah, sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat.

“Sikap politik ini dilandasi pemikiran hahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal. (jpg)