oleh

Kawal Pemerintahan Jokowi sampai Target Kemenangan Pilkada 2020

Editor : Sofyan Basri-Nasional, Politik-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang sudah digelar sejak 14 November 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Hasil dari kegiatan ini, partai pimpinan Sohibul Iman itu menghasilkan 6 keputusan yang akan diperjuangkan untuk tahun-tahun mendatang.

Keputusan pertama yakni menegaskan diri sebagai partai oposisi untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Hal ini guna menjaga sistem kontrol pemerintah, sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat.

“Sikap politik ini dilandasi pemikiran hahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sabtu (16/11).

Kedua PKS berkomitmen memperjuangkan janji-janji politik yang dilontarkan pada pemilu 2019. Seperti RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama, dan kebijakan publik strategis prioritas lainnya.

“Membebaskan pajak sepeda motor ber-cc kecil. SIM berlaku sekali seumar hidup. Membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta,” imbuh Kamal.

Rekomendasi ketiga yaitu PKS berkomitmen untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka sebagai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai menolak separatisme, komunisme, radikalisme, dan terorisme.

“Dalam hubungan dengan ini, PKS mendeklarasikan Sekolah Cinta Indonesia, yang diperuntukan bagi AnggotaPartai dan masyarakat umum terutama generasi muda, yang diselenggarakan di kaantor-kantor partai, dari pusat sampai ke daerah,” tambah Kamal.

Keempat PKS pada 2020 mendatang akan melakukam rekruitmen anggota baru secara terbuka kepada masyarakat terutama generasi muda yang ingin bergabung. PKS memastikan seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, agama, budaya memiliki kesempatan yang sama.

Rekomendasi kelima PKS menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2020. Mereka menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, dan intervensi kepasa aparat penegakan hukum dan pemerintah.

“PKS mencanangkan target pemenangan 60 persen dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten/kota di tahun 2020,” tegas Kamal.

PKS memastikan pada 2020 mendatang, siap berkoalisi dengan partai politik manapun dalam mengusung calon kepala daerah.

Keputusan terakhir yakni PKS akan memperkuat sistem organisasi partai melalui tata kelola partai, dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar partai memiliki kapasitas, kualitas dan komitmen yang lebih baik. (jpg)