oleh

Teten Masduki Harap Program Dana Desa Tumbuhkan Perekonomian

Editor : Sofyan Basri, Penulis : Irawati-Berita, Ekonomi & Bisnis-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Hotel Claro, A.P. Pettarani Makassar, Senin (11/11) malam kemarin.

Pada kesempatan itu, Teten Masduki mengaku perekonomian rakyat pedesaan harus terus tumbuh. Apalagi, kata dia, telah hadir program dana desa di seluruh Indonesia. Mulai dari kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga ketersediaan infrastruktur di wilayah pedesaan.

“Program pemerintah dalam menyalurkan dana desa hingga Rp1 miliar per desa dimaksudkan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. Perekonomian rakyat di desa harus terus hidup. Apalagi penetrasi kapitalisme ke desa belum dominan,” kata Teten.

Menurutunya, program dana desa yang telah diimplementasikan sejak 2015 memiliki anggaran yang besar. “Dengan demikian jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri,” ujarnya.

Selain itu, kata Teten, dana desa yang selama ini dikelolah oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diharapkan ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa,”katanya.

Kata dia, dengan kondisi perekonomian saat ini yang tengah lesuh adalah tantangan tersendiri bagi sektor ekonomi, UMKM dan koperasi untuk terus bangkit.

“Situasi sekarang adalah tantangan bagi koperasi dan sektor UMKM untuk bangkit, karena berbagai negara pondasinya juga adalah sektor ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, HM Nurdin Halid, mengatakan Gerakan Panca Dekopin 2019-2024 yang salah satunya meminta agar sebagian dana desa dikelola oleh koperasi.

“Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ia pun meminta agar ada revisi undang undang kementerian negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. “Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua,” pungkasnya. (*)