oleh

Golkar Atur Hak Diskresi, Penjaringan Bisa Sia-sia

Editor : Lukman-HL, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Perolehan kursi Partai Golkar yang signifikan di 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, membuat partai ini menjadi rebutan bakal calon kepala daerah.

Tercatat, ada 98 figur yang berebut rekomendasi di partai ini dengan mengikuti proses penjaringan. Namun, tak banyak yang tau, jika ada hak diskresi pada peraturan pelaksanaan partai yang dipimpin Airlangga Hartanto tersebut.

Diskresi, merupakan kewenangan memutuskan sesuatu di luar aturan dan kesepakatan yang berlaku, tanpa melanggar aturan yang ada. Hak ini diberikan untuk ketua di tiap tingkatan partai. Seperti DPD II (Kabupaten/Kota), DPD I (Provinsi), dan DPP Golkar. Jika Ketua Golkar menggunakan hak diskresi dalam menentukan usungan di Pilkada Serentak 2020, maka proses penjaringan yang dilakukan di tingkat DPD II atau Kabupaten/Kota, bisa sia-sia.

DPD I dan DPP Golkar, punya hak diskresi yang sewaktu-waktu dapat memutuskan figur di luar dari tahapan penjaringan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi. Hak diskresi itu bisa mencoret dan menambah nama-nama yang dinginkan oleh setingkat partai di atasnya. Karena itu, DPD II tidak bisa memaksakan satu nama, karena DPD I punya hak diskresi. Begitu juga DPP.

Berdasarkan penelusuran Rakyat Sulsel, hak diskresi ini pernah beberapa kali digunakan di Partai Golkar. Misalnya, saat rapat pleno DPD II Golkar Makassar, terkait hasil penjaringan bakal calon wali kota/wakil wali kota tahun 2017 lalu. Ketika itu, Farouk M Betta selaku ketua, menggunakan hak diskresinya untuk mengambil sebuah keputusan di luar dari mekanisme penjaringan yang telah ditetapkan.

Hak diskresi diberikan kepada Aru, panggilan akrab Farouk, untuk mencari satu nama dari figur eksternal, untuk disodorkan kepada Golkar Sulsel. Saat itu, dari hasil tim penjaringan Golkar Makassar, hanya ada lima nama yang diusulkan untuk diteruskan di DPD I Golkar Sulsel untuk ditindaklanjuti. Yakni Farouk, Kadir Halid, Andi Nurman, Rahman Pina, dan Rusdin Abdullah.

Setya Novanto saat menjabat Ketua Umum DPP Golkar, juga pernah memberikan hak diskresi kepada Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, untuk ikut dalam pemilihan Ketua DPD II Golkar Jeneponto. Saat itu, Iksan berstatus non kader dan ikut dalam perebutan pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut.

Analis Politik, Juanda H Alim, menilai, arah politik Golkar tidak akan banyak berubah. Khusus di Pilwalkot Makassar, ia menyimpulkan dua hal tentang Golkar. Pertama soal calon kepala daerah yang akan diusung. Golkar dipastikan masih condong pada kadernya sendiri. Hal ini membuat pertarungan semakin menarik, jika kader internal yang diusung adalah figur yang kuat.

“Tidak mungkin memilih non kader. Sulsel ini lumbungnya, jadi sudah pasti pilihannya hanya satu, yakni kader,” terang Juanda, tanpa menyebut spesifik nama.

Poin kedua, siapa yang memegang kendali. Menurut Juanda, Nurdin Halid (NH) tetap menjadi lokomotif partai beringin di Sulsel. NH yang akan banyak berperan menentukan, siapa yang akan berpasangan dengan siapa.

“Itu karakter NH, dan memang sudah jadi tradisi di Golkar. Jadi NH tetap pengendali,” jelasnya.

Adapun hasil survei yang menjadi acuan, tidak mutlak di Golkar. Survei hanyalah kalkulasi bersifat formal. Tidak disepakati di bawah tangan.

“Dalam keputusan politik, yang di belakang panggung itu yang menentukan. Yang diumbar ke publik, biasanya itu cuma pengecoh,” lanjut Juanda.

Menurutnya, tidak ada alasan Golkar memilih nonkader. Pertama, hasil pemilu dari periode ke periode, suara Golkar tak pernah surut signifikan. Suaranya cenderunglebih stabil. Kedua, Golkar punya kader potensial yang bisa bertarung di Pilkada Serentak 2020. Sehingga, penjaringan di Partai Golkar hanya formalitas. Sebenarnya, jauh hari sebelumnya, Golkar sudah menyiapkan jagoan.

“Jadi, sekarang Golkar sudah ada calon. Lengkap dengan pasangannya. Itu sudah setengah klop, dari sisi survei, tren, sampai finansial, semua sudah. Ini tradisi Golkar di Sulsel,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Sulsel, Andi Syamsul Alam Mallarangeng, mengungkapkan, hak diskresi telah berlaku sejak lama di partainya. Keputusan tersebut juga diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkada Partai Golkar.

“DPD I dan DPP bisa mengambil hak diskresi tersebut jika dinilai daftar kandidat yang diusulkan DPD II kabupaten/kota tak memuaskan. Apalagi, jika tidak ada yang memenuhi kriteria calon kepada daerah yang diinginkan partai,” terangnya.

Usungan Partai Golkar, lanjut Syamsul, bisa saja keluar dari nama-nama yang disodorkan oleh DPD II. Namun, semua kembali lagi pada hasil fit and proper test yang dilakukan, wawancara, hingga indikator lain yang ditetapkan partai. “Namanya juga kompetisi,” imbuhnya.

Ia berharap, nama-nama bakal calon yang diajukan DPD II bisa menjanjikan. Sehingga, DPD I dan DPP tak lagi repot-repot mencari figur baru. “Semoga saja ada yang memenuhi syarat,” harapnya.

Sekedar diketahui, di delapan daerah, Golkar bisa menjadi partai pengusung tunggal di Pilkada Serentak 2020. Meski demikian, proses penjaringan tetap dibuka. Seperti di Maros (7 kursi), Pangkep (8 kursi), Barru (5 kursi), Soppeng (12 kursi), Luwu Utara (8 kursi), Luwu Timur (7 kursi), Tana Toraja (7 kursi), dan Kepulauan Selayar (10 kursi). Sedangkan di empat daerah lain, Partai Golkar harus berkoalisi karena jumlah kursi yang dimiliki tidak cukup untuk mengusung satu paket calon kepala daerah. Antara lain di Makassar (5 kursi), Gowa (3 kursi), Bulukumba (4 kursi), dan Toraja Utara (5 kursi).

Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengatakan, proses penjaringan masih panjang, sehingga belum dispesifikkan ke arah calon tertentu. Pasca penjaringan di Kabupaten/Kota, tahapan berikutnya adalah wawancara, tes psikologi, tes narkoba, survei awal (pertama), dan fit and proper test yang akan dilaksanakan oleh DPD I Golkar Sulsel.

“Untuk semua tahapan ini, akan dimulai pada tanggal 8 atau 9 Oktober 2019 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, dengan menghadirkan pihak terkait yang punya kompetensi,” ujarnya.

Meski Golkar membuka ruang untuk figur non kader, namun partainya memberikan prioritas penuh kepada kadernya untuk bertarung di Pilkada Serentak 2020 mendatang. Khususnya Bupati Petahana. Seperti Basli Ali di Kepulauan Selayar, Kaswadi Razak di Soppeng, serta Muh Thoriq Husler di Luwu Timur.

Partai Golkar juga memberikan pengecualian dukungan bagi Ketua DPD II, yang prestasinya menurun. Di Bulukumba, perolehan kursi Golkar menurun dari enam menjadi empat kursi. Sehingga, partai ini kehilangan kursi Ketua DPRD Bulukumba.

“Aturan ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh kader. Bukan karena dia bupati atau ketua DPD, kita lalu mau mempertahankan. Tidak juga. Buat apa bupati dan ketua Golkar, tapi turun prestasinya di sana,” tegasnya. (RS)