oleh

Rekomendasi Parpol Tak Semulus Jalan Tol

Editor : Lukman-HL, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Bakal calon kepala daerah yang berniat maju di Pilkada 2020 kini tengah berburu rekomendasi partai politik (Parpol).

Namun untuk meraih rekomendasi parpol tak semudah yang dibayangkan. Para kandidat harus melalui berbagai rintangan dan harus menyiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan tiket demi memuluskan langkahnya bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Artinya, berburu rekomendasi tak semulus melewati jalan tol.

Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid menegaskan jika pihaknya tidak serta merta memberikan rekomendasi kepada kandidat. “Tahapannya berjenjang. Kita tidak serta merta memberikan rekomendasi usungan. Tidak boleh potong kompas,” ujar Kadir Halid, Selasa (17/9).

Anggota DPRD Sulsel itu menegaskan, salah satu syarat untuk meraih rekomendasi, jika itu kader internal atau ketua partai di daerah adalah berhasil membawa Partai Golkar menang di daerahnya pada Pileg lalu.

Selain itu, syarat mutlak lainnya yakni figur yang ingin diusung Golkar harus memiliki elektabilitas tinggi juga memiliki popularitas serta jejaring sosial kuat.

“Saya pikir soal syarat mutlak seperti parpol lain. Ada survei elektabilitas dan popularutas serta visi misinya sama dengan Partai Golkar,” jelas Kadir.

Namun kata Kadir, keputusan akhir tetap ada di tangan DPP. “Dalam menentukan kandidat adalah hak prerogatif DPP. Tugas DPD I dan DPD II hanya menjaring,” tegasnya.

DPD I Golkar Sulsel sendiri telah menetapkan jadwal penjaringan bakal calon kepala daerah(Cakada) untuk 12 daerah yang akan dilaksanakan pada 21-27 September mendatang di masing-masing DPD II.

Sekretaris Tim Pilkada Partai Golkar Sulsel, Irwan Muin mengatakan, Partai Golkar akan membuka pendaftaran selama satu Minggu. “Penjaringan bakal calon kepala daerah pada 12 kabupaten/kota se-Sulsel akan dimulai tanggal 21-27 September di Kantor DPD II masing-masing daerah,” kata Irwan Muin.

Ia menegaskan, Partai Golkar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar sebagai bakal calon hingga tanggal 27 tepat pukul 00.00 WITA.

Selanjutnya akan dilakukan proses wawancara, fit and proper test, pemaparan visi dan misi serta test narkoba di tingkat provinsi.

“Nanti di DPD I kita akan melakukan wawancara, psikotest, pemaparan visi dan misi serta test narkoba. Partai Golkar akan melibatkan pakar untuk uji visi misi, institusi yang kredibel untuk psikotest, BNN untuk test narkoba,” jelasnya.

Wakil Ketua Tim Penjaringan DPD I Golkar Sulsel, Andi Syamsul Alam Mallarangeng mengatakan, bagi kandidat yang ingin meraih rekomendasi Golkar harus melalui mekanisme pendaftaran yang dilakukan DPD II masing-masing.

Ia menyebutkan, Partai Golkar adalah milik semua masyarakat dan bisa saja dikendarai oleh siapapun. “Partai Golkar membuka penjaringan secara menyeluruh, baik itu yang ada incumbent. Karena prinsip Partai Golkar pertama elegan, demokratis dan tetap membuka peluang non kader,” ujarnya.

Usai melakukan penjaringan DPD Golkar kemudian melakukan survei kepada figur-figur yang ingin mengedarai partai berlambang pohon beringin ini.

“Jadi selain bicara soal elektabilitas (dipilih) dan popularitas (terkenal), kita juga akan utamakan soal akseptabilitas (diterima),” kata Koordinator Bidang (Korbit) Politik dan Hukum DPD I Golkar Sulsel ini.

Manurut mantan politisi Demokrat ini, akseptabilitas sangat diperlukan. “Agar kandidat tidak hanya dikenal tapi apakah mereka diterima jika ingin menjadi kepala daerah. Karena penerimaan masyarakat itu sangat perlu,” jelasnya.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif menegaskan, syarat mengusung kandidat tidak seberat di parpol lain. Kata dia, NasDem benar-benar mengusung kader atau figur lain sesuai elektabilitas dan kepedulian kepada rakyat.

“Setiap tahun dalam mengusung kader tidak butuh syarat yang memberatkan atau tidak jadi beban cakada. Cukup elektabilitas tinggi, popularitas serta kepedulian sosial sesuai penilaian masyarakat,” kata Syahar.

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menyebutkan, partainya sangat berkomitmen dengan slogan politik tanpa mahar. Menurutnya, politik tanpa mahar Partai NasDem bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi menjadi salah satu langkahpositif.

“Meski tanpa mahar, kemudian ketika menjabat jangan sampai tergoda oleh korupsi,” terangnya.

Kendati demikian, keputusan dalam memberikan rekomendasi ada di tangan DPP. “Jadi DPP menyetujui melalui rekomendasi,” pungkasnya.

Ketua DPD Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani (IMB) mengatakan, beberapa variabel untuk mengusung cakada tentu bermuara pada tingkat keterpilihan kandidat melalui survei.

Selain itu lanjut dia, Gerindra memprioritaskan kader. Jika figur eksternal maka akan disandingkan dengan kader internal Gerindra.

“Saya rasa untuk syarat perlu masyarakat menilai sebelum kami berikan rekomendasi. Nilainya gimana, ada survei,” katanya.

Apa lagi kata dia, kandidat yang akan diberikan rekomendasi harus memiliki komitmen atau kesepakatan dengan Partai besutan Prabowo Subianto tersebut. “Misalnya komitmen membesarkan partai dan menambah jumlah kursi jika ada Pemilu,” jelasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Sulsel, Selle KD Dalle mengatakan, pihaknya tidak terlalu terburu-buru untuk membuka penjaringan kandidat Pilkada 2020 mendatang. Meski begitu, Demokrat menargetkan akan membuka penjaringan di Desember. “Nanti Desember (penjaringan),” singkat Selle, Selasa (17/9).

Kata Selle, dirinya juga belum mengetahui secara pasti syarat dan mekanisme pemberian SK rekomendasi. Pasalnya, pihaknya masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait proses penjaringan kandidat yang ingin diusung oleh Demokrat.

“Nanti setelah ada juklak dan juknis baru semua detail mulai dari mekanisme, syarat dan lain-lainnya,” cetusnya.

Sementara, Sekretaris Demokrat Kota Makassar, Abdi Asmara mengatakan, proses penjaringan untuk Partai Demokrat untuk Pilwalkot belum dibuka. Sebab, DPP belum menerbitkan juklak dan juknis untuk semua DPC, khususnya di Sulsel. Apalagi, tahapan pilkada sudah dilakukan oleh penyelenggara.

“Dalam waktu dekat kita tunggu petunjuk DPP, soal penjaringan nantinya kemudian syarat untuk memberi usungan akan dijelaskan disitu (Juklak dan Juknis),” ujar Abdi.

Untuk mekanismenya, kata Abdi, prosesnya akan dilakukan secara umum atau sama dengan pilkada sebelumnya. Mulai dari penjaringan kemudian dilakukan seleksi berkas dan sebelum diberikan rekomendasi akan ada agenda fit and propert test.

Sementara syarat khusus, lanjut Abdi menjelaskan, pihaknya tidak memberikan syarat khusus ke kandidat. Sebab, bagi Demokrat yang melakukan pendafatran adalah orang terbaik dan ingin memajukan Kota Makassar.

“Tidak ada mahar politik di Demokrat. Kita melihat yang mendaftar itu orang-orang terbaik yang dimiliki Makassar dan harapan kita di Pilwali Makassar, wali kota terpilih betul-betul dari rakyat dan bisa berbuat baik masa depan Kota Makassar,” tandasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arif Wicaksono mengatakan, partai memberikan rekomendasi kemudian ada pertukaran dengan syarat adalah hal biasa. Sifatnya, tergantung dengan kepentingan partai.

“Biasanya, partai politik memberikan prasyarat kepada setiap kandidat, bentuknya bisa umum, bisa khusus, atau kedua-duanya,” ucap Arif.

Selanjutnya, kata Arif, kandidat yang bersiap dan mau memenuhi syarat partai. Itu yang biasanya nanti menjadi salah satu indikator partai politik dalam memilih kandidat yang akan diberikan rekomendasi.

“Bisa jadi (mahar politik) partai ajukan syarat. Tapi, ada juga partai yang tidak memungut mahar, namun ongkos operasional politik, atau biasa disebut cost politik,” katanya.

Meski begitu, kata Arif, partai juga cenderung tidak melulu menjadikan cost politik sebagai hal yang utama. Tingkat elektabilitas figur akan menjadi pertimbangan kala memberikan usungan.

“Partai politik pada satu masa, rasionalitas sangat tinggi. Ia akan cenderung memberikan rekomendasi kepada calon yang peluang menangnya lebih tinggi dari yang lain,” ungkapnya.

“Meskipun ada juga partai politik yang memberikan rekomendasi bukan hanya dari aspek keterpilihan saja,” tambahnya. (RS)