oleh

Protes, Pegawai “Tutup” KPK

Editor : Lukman-HL, Nasional-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus bergulir. Kali ini, pegawai KPK menggelar aksi simbolik berupa penutupan logo KPK dengan kain hitam di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (8/9).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang memimpin aksi mengatakan, penutupan tersebut merupakan simbol bahwa ada jalan panjang dan gelap yang harus dilalui komisi antirasuah untuk memberantas korupsi.

“Ini hanya simbol saja. Ditutup dengan kain hitam mengingatkan bahwa ada jalan panjang yang harus kita lalui di negeri ini daripada sekadar membawa UU KPK yang kita harap tadinya kalaupun ada perubahan itu memperkuat bukan memperlemah,” kata Saut.

Saut menyatakan, pihaknya bukan menolak jika terdapat wacana merevisi UU KPK dari pemerintah. Akan tetapi, menurutnya, jika revisi tersebut seakan melemahkan KPK, penolakan justru akan berdatangan. Apalagi draf RUU KPK yang telah disetujui Badan Legislatif (Baleg) DPR beberapa waktu lalu terkesan melemahkan KPK.

“Banyak yang dukung revisi, saya juga termasuk. Revisi yang perkuat KPK seperti contoh tambah deputinya ya kan. Saya maunya deputi penindakannya ditambah lagi unit-unitnya,” tandasnya

Upaya menguatkan KPK melalui revisi UU yang dimaksud Saut yakni menambah struktur kepegawaian khususnya di bidang penindakan. “Deputinya ditambah. Padahal satu badan deputinya di kelembagaan sampe sembilan, ada delapan. KPK deputinya baru berapa? Empat tahun saya di sini ada banyak yang perlu diperbaiki,” tuturnya.

Sebelum menutup logo dan tulisan KPK dengan kain hitam, para pegawai dan pimpinan KPK menggelar aksi di Car Free Day (CFD) Sudirman. Dalam aksi ‘SERIBU BUNGA #SAVEKPK’ ini, para pegawai Lembaga Antikorupsi membagikan sekitar seribu tangkai bunga kepada para peserta CFD.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, lembaga antirasuah tidak memiliki langkah hukum untuk mencegah revisi UU KPK jika Presiden Joko Widodo menyetujuinya. Namun, sambungnya, hal ini dapat menjadi momentum pembuktian bagi Jokowi terkait komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.