oleh

Aroma Korupsi, Polda Didesak Telusuri Tambang Ilegal di Maros

Editor : Iskanto, Penulis : Sugihartono-Hukum, Kasus Korupsi, Maros-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Aroma Korupsi dalam aktivitas penambangan galian c di Kabupaten Maros menguat. Polisi diminta tak hanya memberikan sanksi adminstrasi, melainkan menelesuri indikasi korupsi dalam kasus ini.

Desakan itu tak hanya berasal dari pegiat anti korupsi, melainkan juga beberapa akademisi hukum yang ada di Sulawesi Selatan. Meraka mengatakan potensi kerugian negara dalam kasus tambang galian c itu cukup kuat.

Akademisi yang juga merupakan Dosen Hukum di Universitas UKI Paulus, Jermias Rersina mengatakan didalam kebijakan tambang yang berkaitan dengan zona tambang, pemerintah setempat wajib mengetahui masalah ataupun kegiatan yang masuk dalam wilayah kepemerintahannya.

“Sekalipun kewenangan itu ada pada pemerintah provinsi, karena zona atau area penambangan itu ada pada pemerintah kabupaten maros. Maka setidak – tidaknya pemerintah Kabupaten Maros mengetahui aktivitas tambang galian c tersebut,” kata Jermias Rersina, Minggu (25/8)

Berdasarkan data penyelidikan kepolisian yang menyebutkan aktivitas tambang ilegal sudah sejak lama terjadi di Kabupaten Maros. Jermias mengatakan sangat tidak masuk akal bila pemerintah Kabupaten Maros tidak mengetahui aktivitas pertambangan yang terjadi didaerah itu.

“Dan persoalan dalam praktek ilegal tambang yang begitu cukup lama, disitu sudah sangat, atau berpotensi. Bukan lagi berpotensi melainkan sudah realitas ada kerugian negara dalam kegiatan itu,” jelasnya.

Kerugian negara itulah kata Jermias menjadi pintu masuk pihak kepolisian untuk mengusut ada tidaknyak unsur pidana korupsi dalam kegiatan tersebut.

“Tinggal kita hanya melihat dari substansi unsur unsur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan berkaitan dengan posisi pemerintahan tata kelola penambangan itu. Apakah memenuhi unsur sengaja, ada perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan kewenangan,” terang Jermias.

“Tapi praktisnya dengan ilegal tambang yang begitu lama dan namanya ada penambangan berarti ada pemanfaatan yang didapati yakni suatu keuntungan, kalau ada keuntungan dan keuntungan itu legal berartisudah pasti itu merugikan negara,” lanjutnya.

Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menjadwalkan klarifikasi kepada Bupati Maros, H.M Hatta Rahman terkait perizinan galian c yang ada di Kabupaten Maros.

Klarifikasi itu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan liar di Kabupaten Maros. Dimana dalam aktivitas itu diduga adanya indikasi pembiaran dan gratifikasi dalam pusaran kegiatan penambangan galian c yang ada di Kabupaten Maros.

Klarifikasi itu kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, untuk mengetahui perihal penerbitan izin yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Maros.

“Apakah kebijakan – kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau melawan hukum kami akan melakukan pengkajian dulu oleh dirkrimsus Polda Sulsel,” kata dia.

Selain melakukan klarifikasi kepada Bupati, pihak polda Sulsel juga akan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada pihak – pihak yang mengetahui tentang aktivitas penambangan tersebut.” Ya, pasti kita akan mintai keterangan dari pertambangan, instansi terkait sampai kepada kepala desa terkait galian c itu,” terangnya.

Dalam kasus ini Ditkrimsus Polda Sulsel terus melakukan pengembangan kasus untuk memperterang dugaan gratifikasi dan pembiaran dalam pusaran aktivitas penambangan galian c di Kabupaten Maros ini.

“Kasus ini kami terus kembangkan, kami juga akan berkoordinasi dengan saksi saksi ahli yang lain terutama bergelut di lingkungan hidup ataupun pertambangan,” terangnya.

Namun sayangnya, saat akan dilakukan klarifikasi kepada Bupati Maros, yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat. Bupati Maros diketahui sedang melakukan perjalanan dinas di Bali. (*)