oleh

Ingin Lemahkan Konstitusi, Pendukung Nurdin Abdullah Sebar Hoax Rekomendasi Hasil Hak Angket

Editor : doelbeckz, Penulis : Suryadi-HL, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Hasil hak angket DPRD Sulsel telah diparipurnakan di DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019). Sebanyak tujuh poin rekomendasi telah disepakati dan akan diserahkan ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, di sela-sela sidang paripurna yang dihadiri 57 dari 85 legislator DPRD Sulsel ini, ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi. Yaitu dengan menyebarkan hasil hak angket tandingan.

Rekomendasi tandingan tersebut diperlihatkan tim pendukung Nurdin Abdullah-Andi Sudiman Sulaiman, yaitu PAN, PKS, dan PDIP di ruang Fraksi PAN DPRD Sulsel.

Rekomendasi tersebut menyebutkan, pertama ada dualisme kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Kedua, ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan panitia angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta adanya potensi kerugian negara.

Selanjutnya, merekomendikan dengan menyampaikan laporan ini tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari panitia angket ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini membuat berang Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel. Pasalnya, rekomendasi liar yang sifatnya hoax untuk mengelabui rekomendasi asli.

Menurutnya, rekomendasikan hak angket yang sah adalah tercantum tanda tangan para ketua hak angket. Sementara, yang tandingan tanpa tanda tangan.

“Yang sah yang dicopi dan sudah dibagikan ke pada teman pers, yang ada tanda tangan ketua pansus. Jika ada rekomendasi lain, itu jelas hoax (tidak benar),” terang Kadir Halid menanggapi dua rekomendasi yang beredar.

Kadir menegaskan, sebagai pihak yang berinisiatif hak angket, maka rekomendasi yang sah dan akan diteruskan ke MA adalah sudah resmi setelah ditandatangani.

Oleh sebab itu, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai selebaran hoax yang beredar karena akan membuat keputusan tak solid.

“Jadi saya tegaskan, rekomendasi ada tanda tangan saya itu benar. Karena saya pansus, bahkan dipaksakan untuk tanda tangan direkomendasi lain, saya tidak mau. Yang hoax itu ingin melebahkan kinerja hak angket dan itu ingin melemahkan konstitusi,” tegasnya.

Adapun hasil rekomendasi hak angket yang resmi memiliki tujuh poin.

Hasil Rekomendasi Panitia Hak Angket DPRD Sulsel:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

2. Meminta kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah langkah norma sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan

4. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pelanggaran prosedur dan substansi, yakni dokterandes Haji Andi Sahrun Asri sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muhammad Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, dan Ir. Salim.

5. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan pembubaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi Pratama jpt pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tetap adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. (****)