oleh

Hakim Diduga Kongkalikong dengan PT Cempaka Nusantara, LBH Sebut Bisa Dilapor ke KY

Editor : Sofyan Basri-Hukum-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Tudingan dugaan kongkalikong antara hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan penggugat saat memutus sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus penggelapan dan penipuan atas nama Arifuddin dan Masnawir yang merupakan direksi dan bendahara PT Cempaka Nusantara mendapatkan perhatian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Direktur LBH Makassar, Haswandy Andy Mas SH, mengatakan hal itu bisa memburuk citra institusi penegak hukum.

“Kalau tudingan itu benar-benar terjadi, maka bisa merusak citra penegak hukum dalam hal ini hakim dan lembaganya Pengadilan Negeri Makassar,” terangnya.

Haswandy menyarankan jika memang ada dugaan itu, maka sebaiknya langkah yang ditempuh adalah melaporkan hakim terkait ke Komisi Yudisial (KY).

“Jika memang ada dugaan kongkalikong yang dilakukan hakim terkait dalam mengadili perkara tersebut, maka langkah yang ditempuh adalah silahkan lapor ke Komisi Yudisial,” kata Haswandy Andy Mas.

“Namun perlu diperjelas sebelumnya terkait apa yang dimaksud dengan ‘kongkalikong’ tersebut ? Karena dasar laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial adalah terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perlaku hakim yang diduga dilakukan hakim terkait dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” tambahnya.

Haswandy menjelaskan, menyangkut pertimbangan hakim bahwa praperadilan dikabulkan dengan pertimbangan kasus pokok sebenarnya adalah perkara perdata, maka itu sudah ranah kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili.

“Sudah menjadi kewenangan hakim memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Termasuk jika pertimbangan hakim bahwa praperadilan itu dikabulkan dengan pertimbangan kasus pokok sebenarnya adalah perkara perdata,” bebernya.

Sebelumnya, penasehat hukum pekerja yang menjadi mitra kerja PT Cempaka Nusantara menilai hakim Pengadilan Negeri Makassar kongkalikong dengan tersangka kasus penggelapan dan penipuan masing-masing atas nama Arifuddin dan Masnawir yang merupakan direksi dan bendahara PT Cempaka Nusantara.

Diketahui, Arifuddin dan Masnawir mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh penyidik Polrestabes Makassar. Perkara ini diadili oleh hakim tunggal Dr Zulkifli SH MH.

Pada amar putusan yang dibacakan, hakim Zulkifli menerima gugatan praperadilan dan menyatakan kasus ini masuk kategori perkara perdata.

“Hakim memutuskan perkara ini sebagai perdata. Ini ada keganjalan menyangkut hak orang kecil, 200 orang lebih yang sudah jelas unsur pidananya. Putusan ini jelas mengherankan dan kami menduga ada ‘main mata’ atau kongkalikong hakim dengan penggugat,” kata Takdir. (*)