oleh

Pemkot Tunggu Iktikad Baik PT PPN, Kejari Makassar Sarankan Gugat Perdata

Editor : Iskanto, Armansyah, Penulis : Sugihartono-Hukum, Kota, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pulau Kayangan yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga saat ini masih dikuasai oleh PT Putra Putra Nusantara (PPN). Pasalnya, kontrak kerjasama Pemkot dan PT PPN sudah tidak diperpanjang alias dibatalkan.

Sehingga, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menyarankan Pemkot untuk menggugat perdata PT PPN. Namun, rencana tersebut di koreksi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Dimana, Pemkot menunggu iktikad baik dari pihak pengelola.

“Kalau pulau Kayangan, sarannya itu selain kita menagih dia punya piutang pengelola PT PPN, kita akan lakukan perjanjian (kerjasama) kembali. Itu sarannya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel,” ucap Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Makassar, Zulkifli, Selasa (13/8).

Dikatakan Zul—sapaan karibnya, bahwa terkait adanya penagihan piutang ke pihak pengelola pulau Kayangan lantaran hal itu, selama ini tidak pernah menyetor ke Pemkot padahal ada kerjasama dan penguasaan aset sehingga menjadi temuan.

“Jadi nanti itu kita panggil pengelola sekali menagih piutang itu. Tapi temuan-temuannya ada di bagian Aset,” katanya.

Rencananya, Kata Zul, pihaknya tetap akan mempertimbangkan melakukan upaya hukum melalui jalur Perdata. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendekatan secara persuasif sembari mengumpulkan dokumen-dokumen pelengkap gugatan perdata.

“Ada deadline tapi waktunya yang tahu itu di bagian aset dan kerjasama. Tapi kita tunggu dulu iktikad baiknya pengelola, kalau tidak baru diusul Perdata,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Makassar, Sukri Hasanuddin mengaku, pihaknya masih melakukan evaluasi kerjasama pengelolaan pulau Kayangan yang saat ini masih dikuasai oleh PT PPN.