oleh

Aroma Kerugian Negara dalam Kasus Fasum Pasar Segar

Editor : Iskanto, Penulis : Sugihartono-Hukum, Kota, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komersialisasi Fasilitas Umum (Fasum) Pasar Segar menuai masalah. Pegiat Anti Corupctioon Comite (ACC) meminta kepada penegak hukum untuk mengusut kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini.

Peneliti ACC, Aiye mengatakan, meski pihak pengelola bersedia melakukan pengurusan surat izin kepada pemerintah Kota Makassar sebagaimana dalam rapat dengar pendapat bersama anggota komisi C. Namun, ia meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan mengusut kerugian negara dalam kasus itu.

“Penegak hukum juga perlu melihat kasus ini sebagai bagian dari kerugian negara. Dimana keuntungan yang dapat diperoleh dari aset pemerintah itu hilang,” kata Aiye, Selasa (13/8).

Kerugian negara itu kata Aiye, akan menjadi dasar Pemkot Makassar untuk menetapkan biaya ganti rugi kepada pihak ketiga terkait komersialisasi fasum pasar segar.

“Jadi pemkot tinggal menetapkan nilai saja berdasarkan perhitungan kerugian negara itu. Kalau tidak bisa dipenuhi, dorong untuk diproses bidang pidana khusus kejati ataupun direktorat reserse kriminal khusus polda Sulsel,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Aiye juga menyoroti pihak Pemkot Makassar, yang sangat lamban untuk melakukan pendataan perihal aset. Sebab berdasarkan pernyataan pengelola dalam dengar pendapat bersama DPRD Kota Makassar, diketahui pengelola tak mengetahui bilamana lahan yang disewakan merupakan fasum.

“Artinya dalam kasus ini Pemerintah juga abai dalam menginventarisir aset pemerintah, dan menyebabkan Potensi PAD hilang karena pemerintah tidak mengetahui atau mungkin tidak punya daftar aset yang terang soal ini,”tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Makassar melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan pihak pengelola pasar segar terkait komersialisasi tanpa izin fasum dilokasi tersebut. Dalam rapat itu diketahui pihak pengelola tidak mengantongi izin untuk menggunakan fasum dan rencananya, pihak pengelola baru akan segera melakukan pengurusan izin kepada pemerintah kota Makassar. “Saya kira ini perkara serius karena ini menyangkut aset pemerintah,” tandasnya.