oleh

Pemkab Bantaeng Sosialisasikan Undang-Undang Produk Halal

Editor : Sofyan Basri-Bantaeng-

BANTAENG, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Selasa (13/08). UU tersebut akan berlaku 18 Oktober mendatang.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyikapi peredaran produk makanan dan minuman di Indonesia yang berlabel halal dan tidak halal. Sosialisasi yang dilakukan Pemkab ini pun tergolong cepat dari daerah lainnya di Sulsel.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Anwar Tabrani mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari MUI Kabupaten Bantaeng.

“Hari ini, informasi dari teman-teman di daerah lain, Bantaeng Kabupaten pertama melakukan sosialisasi.” bebernya.

Ia menambahkan pihaknya mendorong Pemkab Bantaeng untuk mensosialisasikan aturan tersebut karena merupakan roh untuk melindungi manusia dari produk tidak halal mulai sandang atau pakaian dan terutama pangan.

“Rumah Potong Hewan (RPH) juga mendapat perhatian dengan hadirnya undang undang ini. Di Takalar sedang berproses menuju sertifikasi halal yang pengelolaannya diberikan kepada MUI,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bantaeng, lham Azikin menghimbau agar pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir dapat melanjutkan sosialisasi hingga tersampaikan kepada masyarakat.

“Mensosialisasikan sesuatu yang menjadi kewajiban kepada masyarakat itu punya seni tersendiri. Sehingga efektifitas dan efesiensi sosialisasi undang-undang ini dapat kita capai,” kata Ilham.

Menurutnya masyarakat kadang lupa jika produk halal bukan sekedar dengan melihat labelnya. Tidak kalah penting, kata dia, adalah bagaimana prosesnya dilakukan hingga menghasilkan produk yang diyakini halal.

“Terkadang kita hanya lihat dari label produk, kemudian kita mengklaimnya sudah halal sepenuhnya. Lebih jauh saya kira, bagaimana processing menghasilkan produk halal,” ungkapnya.

Untuk itu sosialisasi ini seharusnya disentuh melalui pendekatan higienis kesehatan disamping regulatif. “Makanya pendekatan higienis kesehatan akan menjadi magnet dalam mensosialisasikan sebuah aturan,” ujarnya.

Ke depan, dapat dilakukan pelatihan untuk melahirkan para penjagal yang sesuai syariah. Ia menilai momen idul qurban 1440 hijriah bisa membuat sebagian masyarakat kewalahan mendapatkan penjagal

Sementara, kata dia, banyak hewan qurban yang antri untuk disembelih. “Berdasarkan informasi, hingga saat ini belum ada satu pun RPH di SulSel yang bersertifikat halal, maka dari itu hal ini sangat penting” pungkasnya. (*)