oleh

Kerja Pansus Harus Becus, KPK Minta Hasil Pemeriksaan

Editor : Iskanto, Suryadi, Penulis : Fahrullah-HL, Hukum, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Tugas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel berakhir 25 Agustus ini. Rekomendasi dijanjikan klir tepat waktu, begitu usai tim berkonsultasi di Jakarta.

Tahapan sidang atau pemeriksaan pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui kisruh yang terjadi di Pemprov Sulsel telah dilakukan. Masyarakatpun kini menanti kesimpulan dari sidang tersebut.

Saat ini, Pansus Hak Angket tengah berada di Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait dugaan pelanggaran ditubuh pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Pansus yang diketuai Kadir Halid menemui tiga lembaga yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan KPK. Dalam konsultasi itu, pihaknya melaporkan semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

“Kami laporkan semua. Termasuk soal dugaan perjalanan dinas fiktif gubernur dengan menggunakan travel milik istrinya. Termasuk SK Pokja, ya semuanyalah,”kata Kadir Halid.

Bahkan Politikus Partai Golkar itu mengaku siap membantu KPK jika ada unsur dugaan korupsi pada perjalanan dinas itu. “Kami akan memberikan data jika ada dugaan kerugian negara dalam perjalanan dinas gubenur keluar negeri bersama tim TGUPP. Saya sampaikan bahwa jika ada unsur kerugian negara maka panitia angket akan memberikan data ke KPK,” tegasnya.

Selain itu, dalam kunjungannya di KPK, pihaknya mengklarifikasi kesaksian Gubernur Nurdin Abdullah yang mengaku mencopot sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan pertimbangan, salah satunya berupa rekomendasi dari KPK.