oleh

Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2020, KPU Sulsel Rekomendasi Enam Poin ke KPU RI

Editor : Iskanto, Penulis : Suryadi-KPU-Bawaslu, Pilkada-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – KPU RI bersama KPU Sulsel serta Kabupaten/Kota dan BawaSlu membahas evaluasi fasilitasi kampanye pemilu 2020. Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah parpol dan stakeholder Pemprov Sulsel, digelar di kantor KPU Sulsel, Senin (5/8/2019).

Kepala Biro Teknis dan Humas KPU RI, bagian publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu, Robby Robby Leo menjelaskan, tujuan dilakukan rapat bersama yakni pihaknya ingin mendapatkan masukan-masukan dari KPU. Baik itu kabupaten kota hingga provinsi dan bawaslu terkait penyelenggara pemilu yang efektif dan efesien.

“KPU RI sudah turun di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, karena ini penting mengingat pelaksanaan kampanye pada pemilu 2020 banti. Evakuasi mendengarkan apa masukan dan saran,” ujarnya.

Dijelaskan, evaluasi seperti ini hal baru usai pemilu nasional 2019. Mengingat pada pemilu 2014 lalu tidak dilakukan evaluasi seperti ini, sehingga tidak melakukan perbaikan.

“Ini adalah hal yang baru, pertama kita laksanakan. Dimana kita mau fasilitasi untuk khususnya pada alat peraga kampanye atau APK dan satu lagi untuk iklan kampanye Pemilu di media massa bisa diperbaiki,” tuturnya.

Menurutnya, dengan adanya evaluasi ini, maka pihaknya sebagai penyelenggara di pusat akan mendapatkan masukan-masukan apa yang perlu di perbaiki. Juga apa yang perlu ditingkatkan.

“Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat rekomendasi, sekitar 6 poin. Sehingga coba nanti di 2020 atau 2025 kita sudah akan lebih tegas lagi karena lebih lengkap pelaksanaan kampanye,” ungkapnya.

Dia menambahkan, setiap rekomendasi yang disampaikan oleh satker-satker (satuan kerja) KPU dan Bawaslu serta parpol, baik di provinsi seperti berada di Sulawesi Selatan dan Provinsi lainya akan ditindak lanjut dan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

“Tentu saja akan akan diolah, kemudian akan menjadi sebuah masukan yang penting bagi KPU RI sebagai penyelenggara. Jadi, rekomendasinya ini nanti kita bahas juga dalam pertemuan rapat evaluasi kampanye di 34 provinsi dan juga ini supervisidan monitoring evaluasi kampanye ini kami akan sampaikan di Dewan nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir menambahkan, evaluasi ini adalah fasilitasi kampanye pertama yang dilakukan dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Dimana KPU melakukan evaluasi dalam setiap tahapannya dan melibatkan para stakeholder. Ini berarti ada satu langkah maju karena evaluasi sebenarnya adalah sebuah Raffles untuk memperbaiki dan untuk menilai serta mengoreksi kegiatan-kegiatan juga kekurangan-kekurangan dari kegiatan yang lalu.

“Untuk kemudian melakukan perbaikan perbaikan di masa depan, karena ini pengalaman semua yang terlibat melakukan pengalaman Maka insya Allah menghasilkan hasil yang baik,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap evaluasi ini akan menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas perbaikan pemilu dimasa yang akan datang. Disemua provinsi tentu akan diuji ditingkat KPU RI mengenai rekomendasi-rekomemdasi di tingkat nasional.

“Jadi, rekomendasi ini akan disesuaikan yang terdepan dengan konteks keperluan pemilu hari ini. Jadi nanti akan lahir rekomendasi pada tingkat nasional yang akan segera dibawa kepada pembuat undang-undang,” pungkasnya.

Adapun rekomendasi evakuasi fasilitasi kampanye pemilu 2019 yakni.

Pertama, perlu regulasi yang jelas dan konsisten. Kedua, jadwal kampanye dilakukan peritem (kampanye melalui APK, BK, Media Soaial, Rapat umum). Ketiga, perlu ada sanksi tegas yang memberikan efek jera, tidak hanya sanksi administrasi bagi pelanggar ditahapan kamapnye dan harus jelas siapa yang memberikan sanksi.

Keempat, pemasangan APK dilakukan oleh negara (Pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainya). Kelima, tidak ada pembatasan spot iklan kampanye untuk media massa dan media elektronik dimasing-masing daerah. Keenam, KPU perlu melakukan sosialisasi peraturan KPU tentang kampanye kepada masyarakat. (*)