oleh

Pengacara Zugito Sebut Dakwaan Primer Tak Terbukti

Editor : Iskanto, Penulis : Sugihartono-HL, Hukum, Kasus Korupsi-

 MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Zulkifli  Gani Otto (Zugito) mengajukan pembelaan atau pledoi pada sidang dugaan komersialisasi  gedung PWI Sulsel di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (11/7). Pembacaan pledoi disampaikan langsung Penasehat Hukum Zugito, Faisal Silenang. Dalam  pembelaannya, Faisal Silenang mengatakan, terdakwa dalam tuntutan JPU tidak terbukti  menyalahgunakan wewenang atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi.

Karena yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah kesempatan atau sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan lain atau maksud yang bertentangan dengan kewenangan.
“Untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal untuk mencapai tindakan itu, harus melekat jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi,” kata Faisal.

Kemudian lanjut Faisal, dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan. Namun hal tersebut  semua bertentangan yang dilakukan terdakwa.”JPU yang menyatakan dakwaan primer tidak terbukti sementara dakwaan subsider terbukti. Dimana uraian kedua dakwan JPU itu kami nilai sama,” ucap Faisal.

Dengan demikian, akibat dakwaan primer tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan dengan dakwaan subsider. Apabila unsur melawan hukum dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur menyalahgunakan wewenang.
“Karena kami menilai tidak tepat dalam tuntutan JPU, maka kami meminta hakim untuk mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” terangnya.

Dalam perkara itu lanjut Faisal, tidak bisa menyatu antara tuntutan JPU dengan fakta persidangan. Faisal juga menilai, apa yang menjadi pendapat itu merupakan hasil asumsi dari penuntut umum.”Tuntutan JPU itu hanya hasil asumsi untuk menjustifikasi atau menyalahkan kepada terdakwa Zulkifli Gani Ottoh. Di dalam tuntutan itu tidak sekalipun dinyatakan bahwa hasil keputusan inkrah atas penyewaan alfamart tidak diambil oleh terdakwa,” kata Faisal.

Hal tersebut ucap Faisal, berdasarkan hasil rapat konfrensi cabang, uang tersebut sudah dilaporkan dalam Konfrensi Cabang dan tidak seorang pun yang menyatakan bahwa uang itu mengalir ke terdakwa.

“Kemudian tidak ada seorang saksi dalam persidangan menunjuk saudara terdakwa itu mengambil uang. Uang itu semua untuk membiayai program kerja PWI,” jelas Faisal. Lucunya lagi lanjut Faisal, bahwa dalam tuntutan itu terdakwa Zugito tidak sah dan
menyakinkan berdasarkan pasal 2 yakni memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain.”Bagaimana mungkin memperkaya diri sendiri, dalam Konfrensi Cabang tidak sedikitpun uang hasil penyewaan itu mengalir ke terdakwa, di mana konfrensi Cabang terdapat 649 orang, yang lucu lagi saudara Zugito diminta mengganti uang,” lanjutnya.

Faisal menerangkan, pihak Pemprov Sulsel dalam hal ini Biro Aset tidak melakukan teguran dan tidak sekali pun mempermasalahkan. Apalagi meminta kembali uang sepersen pun tidak pernah ada. “Ada dua pejabat yang hadir dalam persidangan waktu itu. Yakni Achmad Akil mantan Kepala Biro Aset dan Nurlina yang baru menjabat Kepala Biro Aset. Mereka tidak mengetahui
persoalan ini dan dutegur oleh salah satu majelis hakim, ” terangnya.

Kemudian saksi lainnya lanjut Faisal, dia mengatakan bahwa selaku pengurus PWI, itu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada teguran dari Pemerintah Provinsi. Orang Pemprov pun mengatakan tidak ada.”Sehingga dakwaan tersebut kami menilai berdasarkan dugaan dan asumsi dari Jaksa Penuntut Umun yang menuliskan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri, padahal tidak seperti itu,”
pungkas Faisal. (*)