oleh

Amdal RS Hasri Ainun Habibie Disorot, Wakil Ketua DPRD Ulas dari Perspektif Regulasi

Editor : Niar-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, RAKYATSULSEL.CO- Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam angkat bicara tentang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan rumah sakit Hasri Ainun Habibie yang disorot berbagai pihak.
Alumni Sarjana Hukum yang dikenal memiliki pandangan luas tentang peraturan perundang-undangan ini, mengurai detail tentang aturan izin Lingkungan dalam pembangunan, termasuk Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.

“Selaku Pimpinan DPRD saya ingin menyampaikan regulasi tentang izin lingkungan terkhusus yang berhubungan dengan pembangunan RS Regional Hasri Ainun Habibie,” ujar Ato, sapaan Wakil Ketua I DPRD Parepare, Kamis, (11/7/2019).

Izin lingkungan kata Ato, diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH dan PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan serta PermenLH 16 tahun 2012.

Dalam pasal 36 UUPPLH lanjut dia, mengatur bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Lalu jenis-jenis usaha / kegiatan yang wajib Amdal diatur dalam PP 05 tahun 2012 dan wajib UKL- UPL diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

“Jadi memang ada beberapa usaha atau kegiatan sebelum dimulai pekerjaannya diwajibkan memiliki izin lingkungan, apakah itu Amdal atau UKL-UPL berdasarkan besaran dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan tersebut, seperti pembangunan RS Regional Hasri Ainun Habibie yang harus memiliki Amdal sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan,” papar putra eks Walikota.

Dari hasil evaluasi kementerian kementrian lingkungan Hidup sejak tahun 2013 sampai 2015, Kementerian menemukan masih banyak usaha atau kegiatan yg belum memiliki izin lingkungan yg disebabkan berbagai macam faktor, maka pada desember 2016 diterbitkanlah PermenLH 102 tahun 2016.

“Dalamaturan baru itu memuat solusi bahwa, jika suatu usaha/kegiatan telah terbit izin usaha lalu tidak memiliki Amdal maka dibuatkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), dan jika tidak memiliki UKL-UPL maka dibuatkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan ketentuan usaha/kegiatan tersebut terlebih dahulu harus dihentikan. Lalu setelah mendapatkan DELH atau DPLH maka usaha/kegiatan tersebut dapat kembali dilanjutkan dengan ketentuan terlebih dahulu membuat Amdal atau UKL-UPL sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan untuk kegiatan yang akan dilanjutkan,” jelasnya.

Maka untuk memenuhi regulasi tersebut, pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare mengajukan pembuatan DELH RS Hasri Ainun Habibie (HAH) yang telah terbit pada Desember 2018.

“Selanjutkan berdasarkan ketentuan bahwa jika ingin kembali melanjutkan usaha/kegiatan pembangunan RS HAH harus terlebih dahulu membuat Amdal sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan, dan pada 28 Juni 2019 RS HAH telah mendapatkan Amdal sebagai syarat kelanjutan pembangunan RS HAH,” ungkap pria yang dikenal aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan ini.
Lanjutnya, selain solusi yang diberikan dalam PermenLH 102 tersebut, juga mengatur sanksi administras, paksaan dan pidana.

“Dalam artian, jika terjadi pelanggaran, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi dan paksaan. Namun jika kedua sanksi tersebut tidak dilaksanakan juga, maka dapat dilanjutkan dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, maka saya berpendapat bahwa saat ini pembangunan RS HAH telah memenuhi lersyaratan izin lingkungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pembangunannya dpt dilanjutkan,” ulasnya. (Yanti)