oleh

PKS: Oposisi itu Pilihan Sikap Mulia

Editor : doelbeckz-Politik-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Anggota Fraksi PKS MPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan, keputusan partainya untuk menjadi oposisi atau tidak merupakan kewenangan Majelis Syuro. Namun, berdasarkan masukan para kader, dan masyarakat, sebagian besar berharap, partai dakwah ini bisa istikhomah menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintahan.

“Oposisi itu pilihan sikap yang mulia. Bahkan, sekecil apa pun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas, maka bisa efektif. Lihatlah kisah cicak versus buaya, siapa menyangka cicak akan menang. Tapi karena rakyat mendukung, maka hasilnya bisa lain,” kata Mardani dalam diskusi empat pilar yang digelar oleh Setjen MPR RI di pressroom, Senayan, Senin (1/7).

Selain Mardani, dialog yang mengetengahkan tema ‘Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi’ itu juga menghadirkan narasumber Pakar Hukum Tata Negara Profesor Juanda.

Masih menurut Mardani, dalam berpolitik para elit perlu menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa kedua hal itu demokrasi akan terhenti di tengah jalan. Karena itu, Mardani berharap pasca-pemilu, Prabowo bisa bertemu dengan Joko Widodo, sekaligus menyatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.

“Kalau semua Partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi. Kalau tidak ada oposisi, publikakan merugi, dan itu akan melahirkan neo orde baru,” papar Mardani.

Pendapat serupa disampaikan pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda. Menurutnya, dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi, karena yang ada adalah kelompok penyeimbang pemerintah.

“Fungsi itu diambil oleh partai di luar penguasa, beserta civil society,” paparnya.

Namun, lanjut Juanda, ada gejala semakin mengecilnya kelompok penyeimbang, karena dikabarkan ada beberapa partai Koalisi Adil Makmur menyeberang mendukung kekuasaan.

“Kondisi seperti ini sebenarnya patut disayangkan, karena kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan namanya tirani,” ujarnya.

Kalau benar kelompok penyeimbang, itu hanya dilakukan PKS dan Gerindra, atau sebesar 22 persen, menurut Juanda akan kurang efektif. Karena jumlah kelompok pendukung pemerintah sangat besar mencapai 78 persen. Karena itu, Juanda berhadap partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi tetap pada posisinya, sebagai penyeimbang pemerintah.

“Ini memperlihatkan kondisi demokrasi yang tidak sehat, sekaligus menunjukkan bahwa elit politik belum menunjukkan sikap konsisten dalam mengambil pilihan politik,” pungkasnya. (jp)