oleh

Gubernur dan Wagub Dianggap Melanggar, 45 Legislator Sulsel Tandatangani Hak Angket

Editor : Iskanto, Penulis : Suryadi-HL, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengajukan hak angket kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS).

Hingga saat ini, tercatat 45 anggota DPRD Sulsel sudah menandatangani surat pernyataan untuk hak angket dari sembilan fraksi. Baik dari partai oposisi maupun partai pengusung NA-AS.

“Sudah ada 45 anggota dewan yang menyatakan mosi tidak percaya. Mereka sudah menandatangi hak angket. Termasuk ada dari PKS dan PAN,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Selasa (14/5).

Dengan demikian, kata Syahar, syarat pertama pengajuan hak angket sudah terpenuhi. “Artinya tahapan satu sudah selesai. Sesuai tata tertib yaitu hak angket diusulkan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi,” jelas Syahar.

Sekadar diketahui, aturan soal hak angket tersebut diatur dalam Pasal 64-68 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Syahar–sapaan akrab Syaharuddin Alrif menambahkan, pasal 65, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan meminta menunjukkan surat dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pimpinan membahas usulan penggunaan hak angket dewan. Ada dua poin penting yang menjadi sorotan para wakil rakyat.

Yang pertama, kata Roem tentang realisasi anggaran tahun 2019 yang masih sangat rendah. Kedua, terkait SK mutasi 193 pejabat eselon III dan IV yang cacat administrasi dan kemudian dibekukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Soal SK mutasi seperti ada kesan berebut kewenangan, ini kan berdampak luas,” kata Roem.

Ia menjelaskan pengunaan hak angket ini sebagai fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintahan. Agar persoalan serupa tidak terulang lagi. “Tidak hanya kepada pegawai itu sendiri tetapi juga kepada masyarakat karena bisa membuat pelayanan itu menjadi mandek,” pungkasnya.